Image

Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

 

        

BUPATI MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

 

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 66  TAHUN  2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN MOJOKERTO  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI MOJOKERTO,

 

Menimbang

:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

 

 

 

 

 

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor Tahun 2015;

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

 

 

 

 

M E M U T U S K A N :

 

 

 

 

 

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO.

 

 

 

 

BAB  I

KETENTUAN UMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

  1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto;
  2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
  3. Bupati adalah Bupati Mojokerto;
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto;
  5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto;
  6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto;
  7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjudnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto;
  8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

 

 

 

 

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

 

 

 

 

Pasal 2

(1)      Dinas lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup;

(2)      Dinas lingkungan hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung  jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(3)      Dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang lingkungan hidup;

(4)      Dinas lingkungan hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
  4. Pelaksanaan administrasi di bidang lingkungan hidup; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

Pasal 3

(1)   Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup  terdiri  atas :

  1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program;
    3. Sub Bagian Keuangan;
    4. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :

                             1.   Seksi Inventarisasi Rencanan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

                             2.   Seksi Kajian Dampak Lingkungan;

                             3.   Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;

  1. Bidang  Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pertamanan membawahi :

                             1.   Seksi Pengelolan Sampah;

                             2.   Seksi Pengurangan Sampah;

                             3.   Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Pertamanan;

  1. Bidang  Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :

                             1.   Seksi Pemantauan Lingkungan;

                             2.   Seksi Pencemaran Lingkungan;

                             3.   Seksi Kerusakan Lingkungan;

  1. Bidang Penaatan Lingkungan Hidup, membawahi :

                             1.   Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup;

                             2.   Seksi Penyidikan dan Pemeriksaan;

                             3.   Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

  1. Kelompok Jabatan Fungsional
  2. Unit Pelaksanan Teknis Dinas

(2)   Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

Pasal 4

(1)   Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)   Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Sekretaris.

(3)   Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(4)   Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(5)   Masing- masing UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Sekretaris.

(6)   Masing- masing Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

 

 

 

 

BAB  III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

SEKRETARIAT

 

 

 

 

Pasal 5

(1)   Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup untuk mengkoordinasikan bidang- bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan Umum, Kepegawaian, Penyusunan Program, dan keuangan ;

(2)   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi :

a)    Pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran;

b)     Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;

c)      Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggan, tatalaksana dan hubungan masyarakat;

d)     Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;

e)      Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;

f)       Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang bidang dan UPT di lingkungan Dinas;

g)     Pelaksanaan evaluasi, dan penyusunan laporan, dan;

h)     Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

 

 

 

 

Pasal 6

(1)   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

a)     Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian

b)     Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;

c)      Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi, dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;

d)     Menyiapkan bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegwaian;

e)      Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;

f)       Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang- bidang dan UPT di lingkungan dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian;

g)     Melakukan evaluasi, dan menyusunan laporan, dan;

h)     Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris;

 

 

 

 

(2)   Sub Bagian Penyusunan Program,mempunyai tugas:

a)     Menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana  program, dan kegiatan dan anggaran;

b)     Menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;

c)      Melakukan Pengelolaan data dan perencanaan program

d)     Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;

e)      Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang- bidang dan UPT di lingkungan dinas dibidang penyusunan program;

f)       Melakukan evaluasi, dan menyusunan laporan,

g)     Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

 

 

(3)  Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a)     Menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;

b)     Melakukan pengelolaan dan pembinaan  administrasi keuangan;

c)      Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;

d)     Menyusun laporan keuangan;

e)      Menyiapkan bahan koordinasi dibidang keuaangan;

f)       Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan dinas di bidang keuangan;

g)     Melakukan evaluasi dan menyusun laporan, dan

h)     Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

 

 

 

Bagian Kedua

BIDANG TATA LINGKUNGAN

 

Pasal 7

(1)   Bidang Tata Lingkungan, mempunyai tugas menbantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup meliputi inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan, mempunyai fungsi:

a)     Perumusan hasil Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;

b)     Perumusan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c)      Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

d)     Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

e)      Perumusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

f)       Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

g)     Perumusan Neraca Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah,indeks kualitas lingkungan hidup serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS);

h)     Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

i)       Pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

j)       Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi KLHS;

k)     Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAl), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL)- Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup;

l)       Perumusan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilaian, tim pakar, dan konsultan);

m)   Pelaksanaan Penilain terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);

n)     Pelaksanaan proses ijin lingkungan;

  • o)     Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

p)     Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

q)     Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

r)      Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

s)      Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;

t)      Perumusan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

u)     Perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan  konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

v)      Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

w)    Pelaksanaan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

x)     Pelaksanaa pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;

y)     Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan, dan;

z)      Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

Pasal 8

(1)   Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, mempunyai tugas :

a)     Menyusun inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;

b)     Menyusun dokumen RPPLH;

c)      Menyusun  bahan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJPD dan RPJMD;

d)     Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

e)      Melakuakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

f)       Menyusun bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

g)     Menyusun Neraca SDA dan lingkungan hidup,  status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, serta KLHS;

h)     Melakuakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

i)       Melakukan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

j)       Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

k)     Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan;

 

(2)   Seksi Kajian Dampak lingkungan,mempunyai tugas:

a)     Menyusun bahan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL,

 izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);

b)     Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilaian, tim pakar, dan konsultan);

c)      Melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAl dan UKL/UPL);

d)     Memproses ijin lingkungan;

e)      Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

f)       Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan;

 

(3)   Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

a)     Melakukan perlindungan sumber daya alam.

b)     Melakukan pengawetan sumber daya alam.

c)      Melakukan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

d)     Melakukan pencadangan sumber daya alam.

e)      Melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

a)     Melakukan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.

b)     Melakukan konservasi keanekaragaman hayati.

c)      Menyusun bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.

d)     Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

e)      Melakukan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

f)       Merancang sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;

g)     Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

h)     Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkunan.

 

 

 

 

Bagian Ketiga

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN DAN PERTAMANAN

 

Pasal 9

(1)   Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, dan Pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam  melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengelolaan sampah, pengurangan sampah, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan.

(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dan Pertamanan :

a)     Perumusan informasi dan perencanaan pengelolaan sampah dan pengurangan sampah;

b)     Pelaksanaan penetapan pengelolaan dan target pengurangan sampah;

c)      Perumusan bahan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pengurangan sampah;

d)     Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengurangan sampah, pendaur ulangan sampah, dan koordinasi pemanfaatan kembali sampah;

e)      Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah mulai dari pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah serta sarana dan sarana pengurangan sampah termasuk pendaurulangan sampah;

f)       Pelaksanaan peningkatan jejaring pemasaran produk hasil pemanfaatan dan pendaurulangan sampah;

g)     Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah;

h)     Pelaksanaan pembersihan jalan umum, tempat umum dan permukiman;

i)       Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan prasarana pengelolaan sampah;

j)       Pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

k)     Perumusan penetapan lokasi tempat Tempat Pembuangan Sampah(TPS), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;

l)       Pelaksanaan pengawasan terhadap TPA dengan sistem open dumping;

m)   Perumusan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

n)     Pelaksanaan Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

  • o)     Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/ Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;

p)     Pelaksanaan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

q)     Pelaksanaan pembinaan pengelolaan sampah kepada petugas penanganan sampah dan pemulung;

r)      Perumusan bahan kebijakan perijinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

s)      Pelaksanaan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah, yang diselenggarakan oleh swasta;

t)      Perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

u)     Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan  kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

v)      Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);

w)    Penyusunan bahan kebijakan perizinan pengumpulan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) skala Kabupaten;

x)     Pelaksanaan inventarisasi pelaku usaha pengelolaan limbah B3, penghasil limbah B3 dan lokasi penimbunan limbah B3 baik berizin maupun illegal;

y)     Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;

z)      Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3 skala Kabupaten;

aa)  Pelaksanaan pemantauan penyimpanan sementara limbah B3;

bb)  Pelaksanaan pemantauan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

cc)   Pelaksanaan penghijauan taman kota.

dd)  Pelaksanaan pembibitan dan pelayanan tanaman hias.

ee)   Pelaksanaan pengawasan dan pelestarian taman.

ff)     Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengelolaan Limbah B3;

gg)  Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

hh) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

 

 

 

 

Pasal 10

 

(1)   Seksi Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas:

a)     Perumusan bahan kebijakan dan perencanaan pengelolaan sampah mulai dari pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;

b)     Menyiapkan bahan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah;

c)      Melakukan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah mulai dari pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;

d)     Melakukan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

e)      Penetapan lokasi tempat TPS, TPST, dan TPA sampah;

f)       Melakukan pengawasan terhadap TPA dengan sistem open dumping;

g)     Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

h)     Melakukan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

i)       Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/ Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;

j)       Melakukan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

k)     Melakukan pembinaan pengelolaan sampah kepada petugas penanganan sampah dan pemulung;

l)       Menyusun bahan kebijakan perijinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

m)   Melakukan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah, yang diselenggarakan oleh swasta;

n)     Menyusun bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

  • o)     Melakukan pembinaan dan pengawasan  kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

p)     Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan sampah;

q)     Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

r)      Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;

 

(2)   Seksi Pengurangan Sampah, mempunyai tugas :

a)     Menyusunan informasi dan perencanaan pengurangan timbulan sampah;

b)     Melakukan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

c)      Menyusun bahan kebijakan dan strategi pengurangan sampah di sumber sampah;

d)     Melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengurangan sampah;

e)      Melakukan pembinaan pendaur-ulangan sampah;

f)       Melakukan penyediaan fasilitas pengurangan sampah termasuk pendaur-ulangan sampah;

g)     Melakukan pembinaan dan koordinasi pemanfaatan kembali sampah;

h)     Melakukan peningkatan jejaring pemasaran produk hasil pemanfaatan dan pendaur-ulangan sampah;

i)       Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. kegiatan pengurangan sampah;

j)       Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

k)     Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;

 

(3)   Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan, mempunyai tugas:

a)     Menyusun penyediaan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);

b)     Menyusun bahan kebijakan perizinan pengumpulan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) skala Kabupaten;

c)      Melakukan inventarisasi pelaku usaha pengelolaan limbah B3, penghasil limbah B3 dan lokasi penimbunan limbah B3 baik berizin maupun illegal;

d)     Melakukan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;

e)      Melakukan perizinan bagi pengumpul limbah B3 skala Kabupaten;

f)       Melakukan pemantauan penyimpanan sementara limbah B3;

g)     Melakukan Pemantauan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

h)     Pelaksanaan penghijauan taman kota;

i)       Pelaksanaan pembibitan dan pelayanan tanaman hias;

j)       Pelaksanaan pengawasan dan pelestarian taman;

k)     Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan pertamanan.

l)       Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

m)   Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Keempat

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

 

Pasal 11

(1)   Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup meliputi pemantauan lingkungan, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan;

(2)   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada     ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
  2. Pelaksanaan penentuan baku mutu lingkungan;
  3. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  4. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  5. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  6. Pelaksanaan penentuan baku mutu sumber pencemar;
  7. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  8. Perumusan bahan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
  9. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  10. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  11. Pelaksanaan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  12. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
  13. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
  14. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
  15. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  16. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

Pasal 12

(1)   Seksi Pemantauan Lingkungan, mempunyai tugas :

a)     Melakukan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;

b)     Menentukan baku mutu lingkungan;

c)      Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

d)     Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

 

(2)   Seksi Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas :

  1. Melakukan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  2. Melakukan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  3. Melakukan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  4. Melakukan penentuan baku mutu sumber pencemar;
  5. Melakukan  pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  6. Menyusunan bahan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  7. Melakukan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  8. Melakukan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  9. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

 

(3)   Seksi Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas :

  1. Menyusunan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  2. Melakukan pemantauan kerusakan lingkungan;
  3. Melakukan penanggulangan (pemberian informasi pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
  4. Melakukan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
  5. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

 

 

 

 

Bagian Kelima

BIDANG PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

 

Pasal 13

(1)   Bidang Penaatan Lingkungan Hidup,  mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagaian tugas Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengawasan lingkungan hidup, penyelidikan, dan pemeriksaan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

(2)   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penaatan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:

a)     Perumusan Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

b)     Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

c)      Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

d)     Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Daerah;

e)      Pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;

f)       Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

g)     Pelaksanaan penyelidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

h)     Pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

i)       Perumusan bahan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

j)       Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

k)     Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

l)       Perumusan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;

m)   Pelaksanaan, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan.

n)     Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

  • o)     Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;

p)     Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

q)     Prumsan kebijakan pengakuan keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

r)      Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

s)      Perumusan data dan informasi profil kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

t)      Perumusan bahan kebijakan peningkatan kapasitas kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

u)     Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

v)      Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

w)    Perumusan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

x)     Perumusan prasarana dan sarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

y)     Pelaksanaan pengembangan materi diklat dan penyuluhan /pembinaan lingkungan hidup;

z)      Pelaksanaan diklat dan penyuluhan/pembinaan lingkngan hidup;

aa)  Pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hdup;

bb)  Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan /pembinaan lingkungan hidup;

cc)   Perumusan bahan kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan jenis penghargaan, bidang Pengelolaan pada dunia usaha / komersial;

dd)  Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;

ee)   Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

Pasal 14

(1)   Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:

a)     Menyusun bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

b)     Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

c)      Melakukan pemantauan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

d)     Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPPLH daerah.

e)      Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

f)       Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup.

                                                                         

(2)   Seksi Penyelidikan dan Pemeriksaan, mempunyai tugas :

a)     Menyusun bahan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

b)     Melakukan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin lingkungan serta ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

c)      Melakukan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

d)     Menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;

e)      Melakukan monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

f)       Melakukan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

g)     Melakukan sosialisasi tata cara pengaduan;

h)     Merancang pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin lingkungan serta ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

i)       Melakukan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;

j)       Melakukan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

k)     Melakuakan penyelidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

l)       Melakukan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan perumusan kebijakan tentang tatacara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

m)   Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

n)     Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup.

 

(3)   Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:

a)     Menyusun bahan kebijakan pengakuan keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b)     Melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

c)      Menyusun data dan informasi profil kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

d)     Menyusun bahan kebijakan peningkatan kapasitas kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

e)      Melakukan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

f)       Melakukan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.

g)     Merancang model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.

h)     Merancang prasarana dan sarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

i)       Melakukan pengembangan materi diklat dan penyuluhan /pembinaan lingkungan hidup;

j)       Melakukan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan/pembinaan lingkungan hidup;

k)     Melakukan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;

  1. Melakukan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan /pembinaan lingkungan hidup;
  • o)     Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  1. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup.

 

 

 

 

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 15

 

 

 

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPT ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tersendiri

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan sebagaian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan

 

 

 

BAB V

TATA KERJA

 

Pasal 17

(1)     Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing- masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing- masing

(2)     Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi, sebagaima dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.   

(3)     Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi, sebagaima dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya secara berjenjang.  

 

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN 

 

Pasal 18

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB VII

JABATAN PERANGKAT  DAERAH 

 

Pasal 19

(1)     Kepala Dinas Lingkungan Hidup merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2)     Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.

(3)     Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator.

(4)     Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 20

(1)     Unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai klasifikasi dan pembentukan unit pelaksanan teknis diundangkan.

(2)     Angagran penyelenggaraan unit kerja pada Perangkat daerah yang berbentuk unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai klasifikasi dan pembentukan unit pelaksana teknis diundangkan. 

 

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasar Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

BAB  IX

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 62) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18.

 

 

 

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

 

 

 

 

Ditetapkan di

Mojokerto

 

pada tanggal

28 Oktober 2016

 

 

BUPATI MOJOKERTO

ttd

 

MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

                           

                            ttd

 

                  HERRY SUWITO

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 70

             

 

 

 

 

 


                                      

 

 

 


                                                                                       

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 Tahun 2013 perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

# KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Kepala Badan Lingkungan Hidup  mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan Lingkungan Hidup.

# SEKRETARIAT BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Sekretariat